Dugaan Pungli Fee Proyek 3% Di dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau | News for | pewirasatu.co.id
Selasa, Oktober 19, 2021

Dugaan Pungli Fee Proyek 3% Di dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau

$rows[judul]

PERWIRASATU.ID. Lubuk Linggau - Diduga Dinas Perumahan  Kawasan Pemukiman Penduduk (Perkim) kota Lubuklinggau meminta fee proyek 3% dengan Rekanan, dari salah satu Rekaman 40 detit yang dikirim ole salah satu Rekanan yang tidak bisa disebut namanya inisial.

Rekaman yang berisi kata kata percakapan  kasi perkim meminta dengan Rekanan, " payo lah cair lum bos fee 3% persen tu..." Ujar Kasi Perkim meminta kepada Rekanan.

Mengenai ini diduga kawasan pemukiman perumahan rakyat Lubuklinggau melakukan pungli dengan ini  media perwirasatu.id melakukan komfirmasi dengan kepala dinas PU perkim kota Lubuklinggau.

Disambangi awak media, kepala dinas perkim kota lubuk Linggau, Trisko Defriyansa ditemani, Yuda, Kasi Perkim, Renaldi, kepala bidang (Kabid) mengenai  fee 3% yang diduga salah satu pegawai jabatan kasi kawasan perumahan pemukiman penduduk (Perkim) meminta fee proyek  3% kepada rekanan.

Trisko Defriyansyah mengatakan, "Apa memang ada kasi perkim meminta kepada rekanan fee 3%... menurut saya  itu tidak ada , nah , siapo yang  ngomong  kasi perkim meminta  fee 3% coba sebutkan rekanan  itu  kalau kamu ngasih tau siapo narasumber nyo aku kasih bonus, dengan kamu." Ujar Tepala Dinas Kawasan Perumahan Penduduk Trisko.

Setelah itu pembicaraan didalam ruangan kantor , dibantah sala satu kepala bidang  perkim (Kabid) perkim, Renaldi, langsung marah-marah  dengan mata menjelit menghadap kepada media dengan mengatakan,

"Kami disini tidak ada meminta fe 3% Kepada rekanan itu kamu sebut bae Nara sumber nyo siapo rekanan itu." Ujar Kabid Perkim.

Sangat disayangkan sifat arogan kabid perkim terhadap awak media yang kurang mengenakan padahal kedatangan kami awak media disambut oleh kepala dinas, baik Untuk menanyakan mengenai kasi perkim memintah fe froyek 3% kepada rekanan.

Padahal sudah jelas siapa pun menghalangi wartawan untuk  pemberitaan dan akurat tetapi dihalang-halangi  akan dipidana 2 tahun penjara

UUD pers ,40 thn 1999 pasal 18 ayat ,12,3 & 4 tentang siapa yang menghalangi tugas pers dapat di tuntut  pidana 2 tahun penjara atau denda Rp. 500.000.000.

Dan juga  untuk Narasumber  kami tidak boleh disebutkan sesuai kode etik jurnalistik kecuali APH aparat penegak hukum bisa di hadirkan Narasumber tersebut sehingga berita ini diterbitkan. (Leo Saputra)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)